Fachrul Razi MIP Kecam Pernyataan Menhan Tentang DOM Aceh

Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu bahwa pemerintah akan memberlakukan kembali Daerah Operasi Militer (DOM) di Bumi Serambi Mekah jika masih terjadi penembakan terhadap TNI di Aceh dikecam keras oleh Senator asal Aceh, Fachrul Razi MIP.

Dalam rilis yang dikirimkanya, Jum’at (27/3/2015), pernyataan Menhan tersebut akan memperkeruh suasana dan sama dengan membuka kembali luka lama rakyat Aceh, tudingnya.

DOM yang diterapkan di bawah rezim orde baru selama 30 tahun di Aceh, sampai hari ini belum seluruhnya terselesaikan secara hukum. Masih banyak kasus orang hilang, terbunuh dan di culik sampai hari ini pelakunya belum diseret ke pengadilan, tambahnya.

Dia juga menyesalkan pernyataan Menhan di media yang masih menerapkan pendekatan militeristik. “Jika pendekatan militeristik yang dilakukan terhadap masyarakat Aceh dalam menangani perkara penculikan dan pembunuhan anggota TNI tersebut, ini masih menunjukkan lemahnya kepercayaan pusat terhadap Aceh. Jangan jadikan Aceh sebagai ajang konflik. Sudah cukup saat ini Aceh berada dalam konflik, kami ingin damai yang abadi.”

Menurut Senator Aceh yang juga anggota MPR RI, hal itu melanggar ketentuan MoU Helsinki butir 4.7 MoU yang menegaskan bahwa tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah perjanjian damai dan jumlah tentara setelah relokasi di Aceh berjumlah 14.700 orang.

Masyarakat Aceh sudah trauma dengan pergerakan tentara di Aceh. Bila masyarakat melihat tentara, yang tergambarkan adalah kondisi perang dan takut untuk beraktifitas di luar rumah, sebutnya.

Dalam hal ini, pemerintah pusat harus melihat Aceh dalam konteks perdamaian. Jangan semua masalah kriminal di Aceh di kait-kaitkan dengan mantan kombatan GAM yang sudah mau berunding dengan Indonesia. Proses reintegrasi yang sedang berlangsung jangan sampai terganggu akibat persoalan kriminal, jelasnya.

Semua pihak harus bisa menahan diri agar tidak gegabah dalam merespon kasus tersebut. Serahkan semua proses untuk pengusutan kejadian kepada pihak yang berwajib. Jangan menebak persoalan politik di Aceh, sehingga membuat masyarakat terganggu untuk beraktifitas, ajaknya.

“Saya tetap mendukung TNI/Polri di Aceh bekerja secara profesional dan juga menjaga perdamaian Aceh.”

Saya mendesak siapapun pemerintah pusat agar pernyataan seperti yang dikeluarkan oleh Menhan Ryamizard Ryacudu tidak akan terulang lagi,” pintanya.